Latar Belakang

Masalah UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, diikuti dengan jumlah UU 32/2004, merupakan tonggak sejarah baru dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, terutama dalam memberikan kewenangan yang luas otonomi di semua wilayah. Sejak deklarasi hukum, daerah otonom baru telah terbentuk di setiap tempat terpencil di kepulauan ini. Di Kalimantan Timur, enam wilayah telah berkembang menjadi 13 kabupaten. Dengan perkembangan daerah otonom baru, ketersediaan sumber daya manusia yang profesional untuk mewujudkan tugas pemerintah serta untuk menjamin untuk mencapai sukses dalam pelaksanaan otonomi daerah di masing-masing daerah merupakan faktor penting. Di provinsi ini, ketersediaan sumber daya manusia sangat terkait dengan aspek kuantitas dan kualitas.
Di 13 kabupaten provinsi, jumlah desa mencapai hingga 1.334 sedangkan jumlah kecamatan adalah 114. Jika diasumsikan bahwa setiap desa dan kecamatan perlu tiga pemimpin sipil, maka dalam rangka memenuhi aspek kuantitas, jumlah pemimpin sipil yang dibutuhkan adalah 4.344. Selama ini, lembaga-lembaga pendidikan yang menghasilkan pemimpin sipil hanya dapat menerima 30 siswa setiap tahun dari Kalimantan Timur keseluruhan. Jika upaya menghasilkan para pemimpin sipil didasarkan pada kuota, maka kita akan membutuhkan 140 tahun.
Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan seluruh kabupaten Kalimantan Timur menetapkan program pendidikan khusus untuk menghasilkan kader pemerintah sama dengan sarjana (gelar sarjana) dengan praktis dan berlaku orientasi.