Berbicara mengenai pandangan soal kaltim sangatlah menarik, seperti yang kita ketahui Prof. Dr. H. Adam Idris, M. Si adalah salah satu dari 49 profesor di Universitas Mulawarman dan beliau mempunyai pandangan bagaimana menggali potensi untuk memajukan Kaltim. Dan, semua bergantung pada pengelolaannya.
Kaltim punya daya tarik bagi migran untuk datang. Karena itu, pemerintah kota/kabupaten dan pemerintah provinsi mesti mempersiapkan diri menghadapi dan menerima pendatang. “Tidak ada jalan lain, kalau ingin memajukan Kaltim secara keseluruhan yakni harus membuka daerah baru pembangunan dalam bentuk pemekaran daerah,” kata beliau.
Beliau juga mengimbau kepala daerah agar tidak lagi berpikir ke daerah saja. Sudah saatnya berpikir secara nasional untuk membangun Kaltim, dan Dalam pembangunan jangan berpikir jika daerah dimekarkan berarti mengurangi pendapatan daerahnya. Tidak bisa dimungkiri, ke depannya Kaltim selalu menjadi daya tarik pendatang. Dalam mendukung program pemerintah pada tahapan implementasi, semua elite harus bersatu. Tidak lagi berdebat masalah pro atau kontra. Kebijakan itu dimulai dari perencanaan, formulasi, implementasi, dan evaluasi.
Sebagai contoh di Samarinda, ada wacana pembangunan flyover, jembatan kembar Mahakam, dan bandara Samarinda baru. Ketika keputusan politik itu sudah diambil, semua harus mendukung. Sama halnya ketika gubernur mencanangkan pembangunan jalan tol, tapi masih saja menjadi perdebatan. Padahal itu sudah menjadi keputusan politik yang harus didukung dan didorong. Kenyataannya, elite masih saja berdebat.
“Kondisi ini dimanfaatkan pemerintah pusat yang notabene tidak mendukung sepenuhnya kebijakan tersebut. Itulah yang menjadi alasan mereka, Padahal, andai saja seluruh elemen lokal bersatu dalam tahapan implementasi, tidak ada alasan bagi pemerintah pusat untuk tidak mendukung. Bisa jadi pemerintah pusat, misalnya, saat mencari masukan ke Kaltim, mendengar ketidakbulatan suara dari para elite”. Ungkap beliau.
“Sebab itu, kita semua harus mendukung kebijakan pemerintah yang sudah menjadi keputusan politik. Biarkan mereka bekerja terlebih dahulu, jangan sampai terus diperdebatkan,” imbuhnya.
Beliau juga melihat, saatnya Pemda beserta jajarannya kembali berpikir melaksanakan efisiensi anggaran. “Terus terang banyak kebijakan yang dilakukan tidak memperlihatkan efisiensi anggaran,”.
“Saya merespons, beberapa upaya dari Bupati Berau yang sudah memangkas anggaran perjalanan dinas, Balikpapan dan Samarinda juga seperti itu. Saya kira hal seperti ini yang harus didorong,” katanya.
Beliau menjelaskan, salah satu penghambat dalam melaksanakan pembangunan, yakni adanya saling curiga antara lembaga eksekutif dan legislatif. Seharusnya, berikan saja kepercayaan pada masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Tapi, pengawasan tetap dilaksanakan sesuai porsi masing-masing.
"Saatnya elite bersatu, termasuk masyarakat. Ketika itu terjadi pemerintah pusat akan mendengarkan aspirasi di daerah" tambah beliau.
Tentunya, Pemda harus melakukan lobi dan pressureyang kuat kepada pemerintah pusat. Sebab jika tidak, daerah dianggap lemah. Seperti yang dilakukan salah satu organisasi kepemudaan beberapa waktu lalu, yang menyuarakan agar Kaltim merdeka.
“Saya sangat mendukung gerakan seperti itu. Sekali-kali kita harus keras kepada pemerintah pusat. Itu merupakan suatu gerakan moral atau ungkapan kekecewaan,” tandasnya. “Saya ambil contoh Sulsel. Di sana terdapat 25 kabupaten/kota. Sedangkan, Kaltim yang daerahnya lebih luas baru memiliki 14. Sekarang saatnya berpikir kepentingan NKRI,” pesannya pula.
Hanya, dia berpandangan pemekaran daerah yang terjadi Kaltim sejauh ini berjalan sukses. Sebab, ditunjang adanya SDA melimpah. Jadi, dia sangat mendukung jika dilakukan lagi pemekaran di beberapa daerah. “Saya optimistis, ke depannya daerah ini akan maju. (sumber : Kaltim Post)
