M Taufiq, dosen FISIP Unmul sebagai akademisi yang juga hadir dalam diskusi mengatakan bahwa segala kebijakan politik terkait tambang yang ada di Samarinda harus di format ulang. Karena selama ini menurutnya, tidak ada penyelesaian yang jelas terkait kerusakan tambang karena "kemesraan" yang tercipta antara pengusaha dan pemerintah. Sementara rakyat hanya menerima dampak. Padahal, sebuah investasi yang diperlukan masyarakat menurutnya adalah investasi yang bisa memberikan tranfer ilmu (knowledge) bagi masayarakat, juga transfer ekonomi dimana keberadaan tambang bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat.

Tapi nyatanya, pertambangan hanya menguntungkan investor dan oknum tertentu. "Kita lihat kontribusi investasi tambang untuk pendapatan daerah juga tidak terlalu patut dibanggakan. Transfer ekonomi juga hampir tidak ada. Sangat sedikit masyarakat yang diuntungkan dari pertambangan. Bukan dalam kapasitas mendukung atau menolak.Sebaiknya kebijakan politik pertambangan di Samarinda diformat ulang oleh eksekutif dan legislatif agar jelas apa kepentingannya dan bagaimana sumbangsihnya untuk kota dan masyarakat Samarinda," kata M Taufiq. Sumber : (kaltim.tribunnews)